Bank Dunia (World Bank) mengkritik kebijakan pemerintahan kabinet kerja yang menahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Pemerintah memutuskan sampai 2019 tak ada kenaikan harga.
Menanggapi itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengaku tidak mempersoalkan kritikan dari Bank Dunia. Menurut dia, mengenai harga Premium sudah menjadi kebijakan yang diambil pemerintah.
"Semua kritik kita terima, tapi kebijakan ada di Pemerintah sudah gitu saja," kata Arcandra di kantornya, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Arcandra juga menjelaskan terkait dengan rencana kenaikan harga jenis BBM umum (JBU) seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo yang harus diusulkan terlebih dahulu kepada pemerintah.
Menurut Arcandra, kebijakan yang diambil sebagai antisipasi pemerintah dalam mengatur laju inflasi. Sebab, pada inflasi April 2018 salah satu andil berasal dari harga BBM.
"Mau inflasi besar nggak? Boleh nggak pemerintah mengatur agar inflasi tidak? (Boleh) Caranya bagaimana? Sebelum naikkan informasikan ke kita dulu. Boleh nggak naik? Boleh, yang kita atur bukan penetapan harga lho ya. Nggak ada penetapan harga, harga silahkan tapi ajukan ke kita dulu. Sehingga kita bisa berhitung ini benar nggak," ujar dia.
Arcandra justru akan membuktikan bahwa iklim investasi di Indonesia akan tetap berjalan baik seiring dengan reformasi struktural yang gencar dilakukan pemerintah.
"Nanti kita buktikan data World Bank seperti apa. Benar nggak iklim investasi turun," tutup dia. [detik.com]
0 komentar
Posting Komentar